Tak kenal maka ta’aruf supaya kenal… he he, kali ini saya mengajak pembaca untuk berta’aruf dengan Sukuk Negara Ritel yang akan dilaunching pertengahan bulan Februari depan, selamat berta’aruf:

Definisi Sukuk, Sukuk Negara dan Sukuk Negara Ritel

Istilah sukuk berasal dari bentuk jamak dalam bahasa Arab yakni ‘sak’ atau sertifikat. Secara singkat AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic and Financial Institutions) mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu asset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Sedangkan Sukuk Negara ritel adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diperuntukkan bagi investor individu warga negara Indonesia. Sukuk Negara Ritel diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (scripless), namun kepada para investor akan diberikan Surat Bukti Kepemilikan.

Sebelumnya, SBSN seri IFR-001 (ijarah fixed rate) dan IFR-002 diperuntukkan bagi investor institusi dengan nilai pembelian minimal Rp 1 miliar. Sedangkan Sukuk Negara Ritel diperuntukkan bagi investor individu dengan nilai minimal pembelian Rp 5 juta dan kelipatannya.

Bentuk Transaksi

Bentuk transaksi yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Negara Ritel adalah Ijarah Sale and Lease Back. Transaksi ini diawali dengan penjualan (sale) hak manfaat atas Barang Milik Negara kepada investor yang melalui Perusahaan Penerbit SBSN (SPV), kemudian investor melalui SPV menyewakan kembali (lease back) kepada pemerintah. Sewa yang dibayarkan oleh pemerintah merupakan imbal hasil yang diterima oleh investor.

Syariah Compliance Endorsement (Jaminan Pemenuhan Prinsip Syariah)

Sesuai dengan konsep keuangan Islam, sukuk harus selaras dan memenuhi prinsip syariah, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, thayyib, dan mashlahat. Selain itu, terbebas dari unsur larangan berikut:

(1) Riba, yaitu unsur bunga atau return yang diperoleh dari penggunaan uang untuk mendapatkan uang (money for money)

(2) Maysir, yaitu unsur spekulasi, judi, dan sikap untung-untungan

(3) Gharar, yaitu unsur ketidakpastian yang antara lain terkait dengan penyerahan, kualitas, kuantitas, dan sebagainya.

Penerbitan sukuk terlebih dahulu harus mendapatkan pernyataan kesesuaian prinsip syariah (syariah compliance endorsement) untuk meyakinkan investor bahwa sukuk telah distruktur sesuai syariah. Pernyataan syariah compliance tersebut bisa diperoleh dari individu yang diakui secara luas pengetahuannya di bidang syariah atau institusi yang khusus membidangi masalah syariah.

Untuk penerbitan sukuk di dalam negeri, syariah compliance endorsement diberikan oleh Dewan Syariah Nasional – MUI. Setidaknya ada 4 fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan penerbitan Sukuk Negara, yaitu:

(1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

(2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

(3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back

(4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back
Adapun untuk penerbitan sukuk internasional, diperlukan endorsement dari ahli/lembaga syariah yang diakui komunitas syariah internasional, misalnya IIFM (International Islamic Financial Market).

Keuntungan Berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel
Memberikan penghasilan berupa Imbalan atau nisbah bagi hasil yang kompetitif, investor memperoleh imbalan yang lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN.

1. Pembayaran Imbalan dan Nilai Nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo dijamin oleh Pemerintah. Imbalan bersifat tetap dan dibayarkan setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

2. Dapat diperjual-belikan di pasar sekunder sesuai dengan harga pasar, sehingga investor berpotensi mendapatkan capital gain di pasar sekunder.

3. Investasi yang aman, karena pembayaran imbalan dan nilai nominalnya dijamin oleh Undang-Undang.

4. Investasi yang menentramkan, karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti riba (usury), gharar (uncertainty), dan maysir (gambling).

5. Prosedur pembelian dan penjualan yang mudah dan transparan.

Karakteristik Sukuk Ritel

a. Akad : Ijarah Sale and Lease Back
b. Obligor/Penerbit : Pemerintah Republik Indonesia, melalui perusahaan penerbit SBSN Indonesia
c. Tenor : 3 tahun
d. Nominal per-unit : Rp1.000.000,00
e. Harga per-unit : At par (100%)
f. Satuan Pembelian : Minimum Rp5.000.000,00 dan kelipatannya; tidak ada batas maksimum pembelian
g. Nominal Pelunasan : At par (100%); Bullet payment
h. Masa Penawaran : 6 s.d. 20 Februari 2009
i. Tanggal Penjatahan : 23 Februari 2009
j. Tanggal Setelmen : 25 Februari 2009
k. Tanggal Pencatatan di Bursa : 26 Februari 2009
l. Tanggal Jatuh Tempo : 25 Februari 2012
m. Tingkat Imbalan : Fixed Coupon (akan ditentukan kemudian)
n. Pembayaran Imbalan : Periodik, tanggal 25 setiap bulan
o. Perdagangan : Dapat diperdagangkan pada bursa dimana Sukuk Ritel ini didaftarkan
p. Underlying Assets : Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang saat ini sedang digunakan oleh Departemen Keuangan

Jakarta (Citra Indonesia): Menteri Keuangan Agus Martowardojo membuka secara resmi waktu penawaran Sukuk Negara Ritel (SNR) seri SR-003, Senin (07/02/ 2011) di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Maka setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak melakukan pemesanan melalui Agen Penjual yang telah ditunjuk Pemerintah pada 7-18 Februari 2011.

Siaran pers Kementerian Keuangan , pemerintah menetapkan jumlah minimum pemesanan pembelian sebesar Rp5.000.000 dengan kelipatan Rp5.000.000 dan tanpa batasan maksimum pembelian.

Disebutkan pula bahwa ada tujuh prosedur pemesanan pembelian yang harus ditempuh oleh calon pembeli.

Pertama: Menghubungi agen penjual yang melayani pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-003.

Kedua: Membuka rekening dana (jika diperlukan) pada salah satu bank umum dan rekening surat berharga (jika diperlukan) pada salah satu bank kustodian anggota subregistry atau partisipan/nasabah subregistry.

Ketiga: Menyetor dana sesuai jumlah pembelian ke rekening “Sukuk Negara Ritel” pada bank yang ditunjuk oleh agen penjual. Keempat, mengisi dan menandatangani formulir pemesanan (FP-01) serta melampirkan foto kopi KTP dan foto kopi bukti transfer dana.

Kelima: Menerima tanda terima bukti pemesanan pembelian dari agen penjual. Keenam, menunggu hasil keputusan penjatahan yang ditetapkan pemerintah untuk mengetahui jumlah sukuk negara ritel seri SR-003 yang dimenangkan.

Keenam: Menerima konfirmasi kepemilikan sukuk negara ritel seri SR-003 sesuai dengan jumlah pemesanan pembelian yang dimenangkan.

Penerbitan sukuk negara ritel seri SR-003 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sejak penerbitan sukuk negara ritel yang pertama pada tahun 2009, pemerintah melihat perkembangan yang menggembirakan, baik ditinjau dari besarnya potensi permintaan maupun sebaran investornya.

“Hal ini menunjukkan bahwa sukuk ritel telah menjadi suatu alternatif investasi yang sangat menarik,” Ungkap Menkeu. (friz)